Konsolidasi Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tana Luwu (DAMANWIL)

Konsolidasi Damanwil di Komunitas adat Peta,Senin (05/03/2018)

Palopo 05/03/2018 -  Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN Tana luwu) telah melaksanakan Konsolidasi Damanwil di Komunitas Adat Peta yang di hadiri oleh Damanas Region Sulawesi ( Mahir Takaka), Damanwil, PD AMAN Rongkong, PD AMAN Walenrang, PD AMAN Seko, PD AMAN Rampi dan PD AMAN Tanarigella, dalam konsolidasi ini telah memandatkan garis-garis besar program kerja AMAN untuk periode lima tahun kedepan untuk memastikan keputusan KMAN V tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ada pengawalan kinerja ornganisasi melalui monitoring-evaluasi menjadi hal yang mendasar sebagai langkah strategis untuk bekerja selama lima tahun.

Dalam kegiatan Konsolidasi ini masing-masing Ketua BPH Wilayah sampai tingkat BPH Daerah meyampaikan laporan kemajuan pasca KMAN V. 

Dalam penyampaian laporan dari Pengurus Wilayah oleh Ketua BPH AMAN Wil. Tana Luwu Bata Manurun menegaskan bahwa Pengurus Wilayah tetap bekerja sesuai mandat Muswil dan Rakerwil dan ada beberapa poin laporan kemajuan yang telah disampaikan yaitu Pemetaan Partisipatif di Bastem Komunitas adat Ne'Sambaine dan Komunitas adat Ta'bi serta melakukan wawancara profil sejarah asal-usul Komunitas adat di Bastem untuk diusulkan menjadi anggota di Rakernas V AMAN di Manado, program Ekowisata di Rongkong Desa Rinding Allo, Penguatan Komoditi kopi,damar,kakao dan beras, "tegas BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun, Senin (05/03/2018)

Setelah penyampaian laporan kemajuan di sampaikan, selanjutnya Damanas Region Sulawesi Mahir Takaka menjelaskan kepada Damanwil harusnya fungsi Damanwil ini punya  fungsi masing - masing untuk mempermudah kerja-kerja Damanwil, " kata Damanas Region Sulawesi Mahir Takaka, Senin ( 05/03/2018).

Dari hasil Konsolidasi Damanwil tersebut adanya keputusan bersama untuk di bagi tiga Fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Kebijakan, hasil keputusan ini nantinya akan di sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( RAKERNAS V) di Manado tanggal 14 s/d 18 2018.

Presiden Jokowi Siap Hadir di Rakernas V AMAN 2018

Presiden Jokowi Siap Hadir di Rakernas V AMAN 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Minahasa, Sulawesi Utara. Agenda penting yang akan dihelat 14-17 Maret 2018 itu, direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. 

"Rencananya Rakernas akan dilaksanakan di Desa Koha Kecamatan Mandolang. Pada tanggal 17 Maret, dalam rangkaian Rakernas ada perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun AMAN ke-19 di Tondano," terang Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Hein Namotemo yang juga Ketua Steering Committee dan Wakil Ketua II DAMANAS sekaligus sebagai Ketua 

Organizing Commite, Nedine Helena Sulu saat melakukan audiensi bersama Gubernur Sulut  yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Ferry Sangian, akhir pekan lalu. 

"Rencananya tanggal 17 itu akan dihadiri oleh presiden Jokowi bersama para menteri, kedutaan - kedutaan, pemerintah daerah dan jaringan lembaga AMAN serta seluruh peserta Rakernas,"  ungkap keduanya. 

Hal tersebut ditegaskan Deputi I Sekjen Pengurus Besar (PB) AMAN, Eustubio Renggi. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Jokowi itu telah dikomunikasikan dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. 

"Tanggal 14 itu ada dialog umum antara masyarakat adat dengan pemerintah, kementerian. Ada beberapa menteri yang akan hadir. Sekaligus ada sarasehan dan sidang-sidang. Tanggal 17 ada perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekalian HUT AMAN yang ke-19. Direncanakan akan dihadiri oleh Pak Presiden. Kita sudah komunikasi dengan Kepala Staf Presiden yang lama Pak Teten Masduki dan sudah ditindaklanjuti Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Sudah dipastikan Presiden akan hadir," tandasnya. 

Diakui, ini sebenarnya ini juga hutang Presiden Jokowi ke organisasi AMAN. 

"Sebelumnya di Rakernas IV di Papua Barat, Sorong karena Pak Jokowi waktu itu sibuk, ada agenda mendadak dan bertaberakan, dimandatkan ke Mendagri Pak Cahyo Kumolo dan Ibu Siti Nurbaya untuk hadir. Di Rakernas V ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Pratikno untuk memastikan kehadiran Pak Presiden," sebut Eustubio. 

Kepala Divisi Pendidikan PB AMAN, Annas Radin Syarif menjelaskan, karena akan ada presiden dan beberapa menteri yang hadir maka penting sekali AMAN dan panitia yang ada melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. 

"Kita perlu komunikasikan acaranya, protokolernya dengan Pemprov dan Pemkab Minahasa. Kemudian bagaimana terlibat bersama untuk memaksimalkan itu. Sekaligus untuk memastikan bersama agar acaranya bisa berjalan dengan baik hingga hari 'H' nanti," kata Annas. 

Sementara, Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Ferry Sangian mengaku sangat menyambut positif kehadiran Panitia Rakernas AMAN V ini. Ia juga memastikan akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Gubernur Olly Dondokambey. 

"Kalau ada presiden dan beberapa menteri yang datang, tentu ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan. Dengan Pemprov, Pemkab Minahasa. Dengan kementerian juga. Tentu ada yang akang kita bicarakan secara khusus. Ini penting disampaikan ke Pemprov agar bisa kita koordinasikan hal-hal teknis nanti," aku Sangian. 

"Intinya, Pemprov akan menunjang secara maksimal kegiatan ini. Kita akan koordinasi juga dengan Pemkab Minahasa sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik," kuncinya.

Kabar dari Mina Setra: Barusan dapat berita bahwa Indigenous Peoples Policy (Kebijakan tentang Masyarakat Adat) yang turut diperjuangkan AMAN, secara resmi diadopsi oleh GCF (Green Climate Fund)

Kiriman berita dari Mina Susana Setra: Indigenous Peoples Policy yang turut diperjuangkan AMAN selama ini, secara resmi diadopsi oleh GCF (Green Climate Fund). GCF merupakan induk dari semua pendanaan internasional terkait perubahan iklim. Negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk mengalokasikan 100 milyar dollar melalui GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan tentang Masyarakat Adat yang diadopsi barusan memastikan penghormatan, perlindungan hak-hak Masyarakat Adat serta pelibatan penuh dan aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan.

https://rightsandresources.org/en/our_impact/105-groups-sign-recommendations-green-climate-fund-indigenous-peoples-policy/

Abdon Nababan Untuk Sumatera Utara 2018

Abdon Nababan

P R O F I L ABDON NABABAN

Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara 2018-2023

Abdon Nababan, lahir dan dibesarkan di Humbang, Tano Batak, Sumatera Utara, 2 April 1964. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor [IPB] dan sejak mahasiswa telah aktif berorganisasi, antara lain di PMKRI, Lawalata IPB serta mengeluti pendidikan lingkungan hidup bersama Yayasan Indonesia Hijau (YIH).                      

Setelah menyelesaikan pendidikan S-1, aktif mengembangkan dan memimpin gerakan lingkungan hidup, masyarakat adat, reforma agraria dan ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan bergabung di WALHI sejak 1989, Pendiri dan Pengelola Program Yayasan Sejati [1993-1996], Direktur Eksekutif Yayasan Telapak Indonesia [1996-1998], Direktur Forest Watch Indonesia/FWI [1998 – 2000], Ketua Umum Perkumpulan Telapak [2004 – 2006], anggota Komite Pelaksana Global Forest Watch/GFW [2000 – 2001], Direktur Utama PT. Poros Nusantara Utama/PNU [2006-2007] dan anggota Majelis Perwalian Anggota Lembaga Ekolabel Indonesia (MPA-LEI) [2007-2010], anggota Dewan Direktur Tenure Facility yang berbasis di Stockholm [2016-sekarang], anggota Komite Pengarah Global Tropical Forest Alliance (TFA) 2020 yang berafiliasi dengan World Economic Forum (WEF) berbasis di Jenewa, Switzerland [2015-sekarang]. Selain itu, Abdon Nababan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Ketua Dewan Penyantun Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Ketua Dewan Pengawas Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM), Pengawas Credit Union (CU) RANDU, Komite Pengarah Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Anggota Majelis Pengarah Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Abdon Nababan juga pernah bekerja pada beberapa lembaga internasional dan donor, diantaranya sebagai anggota Komite Pengarah Nasional dan Komite Penilai Proposal pada Global Environmental Facility - Small Grant Program (GEF-SGP), Komite Pengarah untuk Indonesia’s Multi-stakeholders Forestry Programme - DFID-Departemen Kehutanan RI, Pimpinan Proyek untuk Peningkatan Kapasitas ORNOP Indonesia dalam Investigasi dan Kampanye Hutan, satu kerjasama program Greenpeace International – WALHI.

Karena pengalaman dan keahliannya, Abdon Nababan juga dipercaya menjadi anggota Panel Ahli UNDP bidang Keahlian Masyarakat Adat/Lokal dalam penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan dan Gambut, Panel Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga Non-Kementerian untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan, Panitia Pengarah Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian LHK, anggota Forum Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kementerian Sosial, anggota Kelompok Ahli Bidang Humaniora di Badan Restorasi Gambut (BRG), saksi ahli dalam persidangan-persidangan uji materi berbagai UU di Mahkamah Konstitusi (MK) dan terlibat kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan UU nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Karena ketekunan dan keaktifannya bekerja dan menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat, Abdon Nababan diangkat menjadi sebagai Koordinator Komite Pengarah pada Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (Indonesian NGOs Network for Indigenous Rights Advocacy, JAPHAMA) – suatu koalisi ORNOP yang secara bersama-sama melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional serta membidani lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999. Ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana AMAN pada periode 1999 – 2003, kemudian terpilih sebagai Sekretaris Jendral AMAN Periode 2007-2017 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Selama kepemimpinannya, AMAN berkembang menjadi organisasi Masyarakat Adat terbesar di dunia, beranggotakan 2.342 komunitas adat dengan populasi 17 juta jiwa, 21 Pengurus Wilayah (PW), 115 Pengurus Daerah (PD), 3 Organisasi Sayap, 2 Badan otonom dan 3 Lembaga Ekonomi. Dalam KMAN V di Sumatera Utara pada Bulan Maret 2017, Abdon Nababan terpilih sebagai anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) mewakili Region Sumatera dan dipercaya menjadi Wakil Ketua untuk periode 2017-2022.

Dengan kepemimpinannya, Abdon berhasil menghantarkan AMAN sebagai penerima Elinor Ostrom Award 2015 dalam kategori Practisioner, suatu penghargaan bergengsi internasional di bidang ekonomi sumberdaya. Abdon sendiri mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang tinggi atas keberhasilannya yang menonjol menyuarakan aspirasi masyarakat adat selama 24 tahun terakhir ini dan menjadi penerima Nobel Asia Magsaysay Award 2017 dalam kategori kepemimpinan masyarakat.

Abdon Nababan menikah dengan pujaan hatinya, Devi Anggraini, seorang pegiat hak-hak perempuan yang juga pegiat Masyarakat Adat dari Riau. Pasangan Abdon Nababan-Devi Anggraini Manurung ini hidup bahagia dengan kesederhanaan membesarkan 3 putri mereka yang sedang beranjak dewasa. Putri pertama, Meilonia Azzahra Marintan Nababan, baru saja lulus dari SMA, putri kedua, Mena Azzelia Nababan juga baru lulus dari SMP, sedang putri yang paling bungsu, Mayang Cerana Nababan baru saja menginjak kelas 2 SMP.

Abdon Nababan hingga saat ini terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh pelosok Nusantara dan berkunjung ke berbagai negara di seluruh benua, membangun gerakan sosial-politik di tingkat nasional dan membawa suara nasional dalam beragam arena perundingan internasional

Magombo Pesona Budaya Rampi

Tenun Kulit Kayu yang dikenakan Kaum Perempuan Yang
Cantik dalam Acara Magombo 

Rampi Luwu Utara — Indonesia adalah negeri yang kaya. Tidak hanya hasil bumi saja tapi juga kaya dengan seni dan budaya. Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia menjadi ciri khas dari masing-masing suku Indonesia. Salah satunya dari Komunitas Adat Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

RAMPI adalah salah satu komunitas adat yang masih melestarikan pembuatan Baju Adat Rampi terbuat dari kulit pohon beringin. Masyarakat biasa membuat baju dari kulit pohon yang diambil dari hutan dikemas dan diolah secara tradisional dijadikan selimut ataupun baju untuk digunakan sehari-hari maupun menyambut tamu. Dalam menyambut tamu diserahkan ayam jantan putih, telur dan beras sebagai simbol kejantanan. Keperkasaan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera.

Komunitas Rampi berada di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan merupakan satu kecamatan yang berada di daerah pegunungan. Untuk menjangkau daerah ini dapat ditempuh lewat udara (pesawat) kendaraan roda dua atau jalan kaki selama 3-4 hari dengan jarak 84 KM dari Kota Masamba.

Mengenal singkat Komunitas adat Rampi, secara sosiologis Masyarakat Rampi masih dapat digolongankan dalam kehidupan yang homogen. Ikatan kekerabatan antar desa tetangga masih sangat kental, hal ini terlihat pada hubungan komunikasi antar sesama masyarakat Rampi. Secara ekonomi mata pencaharian masyarakat Rampi dominan bertani.

Peran Lembaga Adat yang dipimpin oleh Tokei Tongko Rampi masih dipegang teguh oleh masyarakat Rampi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Mereka memberlakukan aturan adat berkaitan dengan pranata sosial seperti melakukan perzinahan di denda 3 ekor kerbau dipotong lalu di makan bersama lalu dilakukan Powahe Lori atau potong 1 ekor  dari 3 ekor kerbau lalu dimakan bersama,  kemudian dilakukan mencuci aib atau  cuci tanah, lalu dilakukan kembali pehilu atau disebut garing untuk pengikat tangan (supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya). Pelanggaran adat lainnya disebut peruhe atau pebamba (dicakar atau merampas suami atau istrinya) akan didenda 1 ekor kerbau pada orang yang  suami atau istrinya dirampas (direbut).

Hal  ini bisa menimpa seseorang apabila melakukan kelalaian atau pelanggaran adat, hukuman ini merupakan peringatan untuk menyadarkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan pelanggarannya. Aturan di atas berlaku kepada seluruh masyarakat adat Rampi dengan maksud tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut  dengan istilah Powahe Lori  harus bicara dulu atau mendapatkan ijin, segala yang akan dipakai atau dimakan harus bersih dari segala hal, dan harus bisa menyampaikan apa adanya (jujur). Aturan adat ini masih berlaku di masyarakat adat Rampi sampai sekarang ini.

Pesta adat Mogombo atau disebut musyawarah adat warga Rampi begitu sakral tentang penetapan pengesahan aturan Adat Masyarakat Kecamatan Rampi. Hajatan warga di kawasan wilayah pegunungan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ritus sakral ini dilakukan oleh Komunitas Rampi sekali dalam setahun.

Ketua panitia kegiatan Mogombo Ada’ Rampi Albert Lumeno menjelaskan acara ini juga secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja warga Rampi, tetapi sebagai bagian budaya masyarakat adat Luwu. Dalam memeriahkan acara adat ini masyarakat adat Rampi menyiapkan berbagai kesenian dan tarian adatnya. Termasuk, juga mempersiapkan sebanyak delapan ekor kerbau untuk disembelih pada tanggal 30 Agustus 2016 lalu saat pembukaan berlangsung.

“Kami berharap dari kegiatan adat Mogomba ini akan mempersatukan warga Rampi yang berada di mana saja dan terus menjunjung nilai-nilai adat istiadat sehingga kelestarian budaya Rampi terus terjaga,” kata Albert. ***

KADER AMAN TANA LUWU MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS BERBASIS KONVERGENSI MEDIA

Makassar 03/9/2016 - Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 28 Agustus 2016 di Makassar bertempat di Hotel Tree telah melaksanakan Pengembangan Kapasitas Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) Berbasis Konvergensi Media , tujuan pelatihan ini untuk mengoptimalkan peran dan pengaruh media masyarakat adat dalam gerakan Masyarakat Adat di Nusantara. Secara khusus pelatihan ini,.  bertujuan untuk meningkatkan kader Infokom dan Memperkuat INFOKOM AMAN untuk mampu mengembangkan strategi, dan membangun system konvergensi media pada masing-masing Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) yang ada di Nusantara. menurut salah satu peserta dari PW AMAN Tana Luwu agar kiranya Training ini bisa berkelanjutan agar Kader AMAN dapat mengoptimalkan Informasi yang ada di Masyarakat Adat karena pentingnya penguatan kapasitas kader AMAN dalam mengambil peran masing-masing di tingkat PW, PD dan di masyarakat adat, yang  saat ini di alami masyarakat adat yang ada di Seko terkait Pembangunan Listrik Tenaga Air ( PLTA Seko Power Prima ).  

Pelatihan Pengembangan Kapasistas kader INFOKOM AMAN Berbasis Konvergensi Media di ikuti beberapa Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di Ragion yakni Barat. Tengah, Timur dan di Ragion Barat yakni Sumatera, Ragion Tengah Kalimantan, Nusa Tenggara dan Jawa. (*)