Bata Manurun For DPRD 2019 Kota Palopo

Bata Manurun Calon DPRD Dapil I Kota Palopo 

Palopo, Tana Luwu – Ketua BPH AMAN Tana luwu Bata Manurun dia  menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Palopo) melalui partai Demokrat dari DAPIL I meliputi Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua untuk pemilu 2019. 

Bata Manurun beralasan maju menjadi Calon DPRD Kota Palopo untuk memastikan tercapainya pengakuan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat di Wilayah Tana Luwu terkhusus 4 Komunitas adat di Palopo sesuai visi AMAN Tana Luwu "Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat dan demokratis".

“Kalau menjadi anggota DPRD Palopo akan lebih luas lagi dalam berjuang, tidak hanya menyampaikan di lapangan pada saat aksi, tetapi juga lewat jalur politik. Salurannya melalui DPRD Kota Palopo ”kata Bata Manurun.

Selain Kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bata Manurun menjabat sebagai Ketua BPH AMAN Wilayah Tana Luwu dan aktif sebagai Koordinator DGM Region Sulawesi. Saat ini, ia telah masuk ke Partai Demokrat Niat dia ingin melangkah ke DPRD Kota Palopo karena untuk mengabdi dan berjuang bersama partai politik yang berideologi nasionalis. Selain itu, kata Bata Partai Demokrat juga didirikan oleh tokoh besar bangsa yang selalu menyuarakan keadilan dan toleransi antar umat beragama.

“Saya bersedia menjadi keluarga besar partai ini. Hal ini tidak terlepas dukungan dari keluarga dan teman – teman seperjuangan.”ungkapnya.

Rapat Kerja Nasional V Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dan Hari Perayaan Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 17 Maret 2018

Penyampaian Laporan Kemajuan AMAN Tana Luwu di Rakernas V 2018

Benteng Moray, Tondano 17/03/2018 - Sejak tahun 1999 silam, tanggal 17 Maret diperingati sebagai “Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN)”. Pada pelakasana Rakernas ke V Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tanggal 17 Maret 2018 kembali di peringati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara Yang Ke 19 di Benteng Moraya Tondano  Sulawesi Utara. Dimana  saat ini perwakilan dan utusan Masyarakat Adat dari seluruh Nusantara berkumpul, berkomitmen dan menyatakan bahwa Negara (NKRI) harus menghormati keberadaan serta hak-hak Masyarakat Adat Nusantara yang tersebar dan telah eksis secara turun temurun di berbagai belahan bumi Indonesia

Kini tahun 2018. 19 tahun sudah komitmen itu di cetuskan dan terus bergulir menjadi pengingat bagi seluruh Komponen bangsa bahwa jauh sebelum berdirinya NKRI tanggl 17 Agustu 1945 keberadaan Masyarakat Adat Nusantara telah exis menjadi benteng dan perekat sosial budaya Nusantara yang hingga kini terbukti mampu membangun rasa persatuan antar suku yang hidup dan tersebar ditengah ribuan pulau-pulau di Nusantara.

Penyampaian Laporan Kemajuan AMAN Tana luwu 

Pada saat penyampaian laporan kemajuan AMAN Tana luwu di Rakernas V yang di sampaikan langsung oleh Ketua BPH AMAN TL Bata Manurun tanggal 15 Maret 2018 di Wanua Koha, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bata Manurun menyampaikan bahwa Investasi Sosial dan Investasi Politik harus seimbang.

Konsolidasi Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tana Luwu (DAMANWIL)

Konsolidasi Damanwil di Komunitas adat Peta,Senin (05/03/2018)

Palopo 05/03/2018 -  Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN Tana luwu) telah melaksanakan Konsolidasi Damanwil di Komunitas Adat Peta yang di hadiri oleh Damanas Region Sulawesi ( Mahir Takaka), Damanwil, PD AMAN Rongkong, PD AMAN Walenrang, PD AMAN Seko, PD AMAN Rampi dan PD AMAN Tanarigella, dalam konsolidasi ini telah memandatkan garis-garis besar program kerja AMAN untuk periode lima tahun kedepan untuk memastikan keputusan KMAN V tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ada pengawalan kinerja ornganisasi melalui monitoring-evaluasi menjadi hal yang mendasar sebagai langkah strategis untuk bekerja selama lima tahun.

Dalam kegiatan Konsolidasi ini masing-masing Ketua BPH Wilayah sampai tingkat BPH Daerah meyampaikan laporan kemajuan pasca KMAN V. 

Dalam penyampaian laporan dari Pengurus Wilayah oleh Ketua BPH AMAN Wil. Tana Luwu Bata Manurun menegaskan bahwa Pengurus Wilayah tetap bekerja sesuai mandat Muswil dan Rakerwil dan ada beberapa poin laporan kemajuan yang telah disampaikan yaitu Pemetaan Partisipatif di Bastem Komunitas adat Ne'Sambaine dan Komunitas adat Ta'bi serta melakukan wawancara profil sejarah asal-usul Komunitas adat di Bastem untuk diusulkan menjadi anggota di Rakernas V AMAN di Manado, program Ekowisata di Rongkong Desa Rinding Allo, Penguatan Komoditi kopi,damar,kakao dan beras, "tegas BPH AMAN Tana Luwu Bata Manurun, Senin (05/03/2018)

Setelah penyampaian laporan kemajuan di sampaikan, selanjutnya Damanas Region Sulawesi Mahir Takaka menjelaskan kepada Damanwil harusnya fungsi Damanwil ini punya  fungsi masing - masing untuk mempermudah kerja-kerja Damanwil, " kata Damanas Region Sulawesi Mahir Takaka, Senin ( 05/03/2018).

Dari hasil Konsolidasi Damanwil tersebut adanya keputusan bersama untuk di bagi tiga Fungsi yaitu Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran dan Fungsi Kebijakan, hasil keputusan ini nantinya akan di sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( RAKERNAS V) di Manado tanggal 14 s/d 18 2018.

Presiden Jokowi Siap Hadir di Rakernas V AMAN 2018

Presiden Jokowi Siap Hadir di Rakernas V AMAN 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Minahasa, Sulawesi Utara. Agenda penting yang akan dihelat 14-17 Maret 2018 itu, direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. 

"Rencananya Rakernas akan dilaksanakan di Desa Koha Kecamatan Mandolang. Pada tanggal 17 Maret, dalam rangkaian Rakernas ada perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun AMAN ke-19 di Tondano," terang Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Hein Namotemo yang juga Ketua Steering Committee dan Wakil Ketua II DAMANAS sekaligus sebagai Ketua 

Organizing Commite, Nedine Helena Sulu saat melakukan audiensi bersama Gubernur Sulut  yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Ferry Sangian, akhir pekan lalu. 

"Rencananya tanggal 17 itu akan dihadiri oleh presiden Jokowi bersama para menteri, kedutaan - kedutaan, pemerintah daerah dan jaringan lembaga AMAN serta seluruh peserta Rakernas,"  ungkap keduanya. 

Hal tersebut ditegaskan Deputi I Sekjen Pengurus Besar (PB) AMAN, Eustubio Renggi. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Jokowi itu telah dikomunikasikan dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. 

"Tanggal 14 itu ada dialog umum antara masyarakat adat dengan pemerintah, kementerian. Ada beberapa menteri yang akan hadir. Sekaligus ada sarasehan dan sidang-sidang. Tanggal 17 ada perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara sekalian HUT AMAN yang ke-19. Direncanakan akan dihadiri oleh Pak Presiden. Kita sudah komunikasi dengan Kepala Staf Presiden yang lama Pak Teten Masduki dan sudah ditindaklanjuti Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Sudah dipastikan Presiden akan hadir," tandasnya. 

Diakui, ini sebenarnya ini juga hutang Presiden Jokowi ke organisasi AMAN. 

"Sebelumnya di Rakernas IV di Papua Barat, Sorong karena Pak Jokowi waktu itu sibuk, ada agenda mendadak dan bertaberakan, dimandatkan ke Mendagri Pak Cahyo Kumolo dan Ibu Siti Nurbaya untuk hadir. Di Rakernas V ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Pratikno untuk memastikan kehadiran Pak Presiden," sebut Eustubio. 

Kepala Divisi Pendidikan PB AMAN, Annas Radin Syarif menjelaskan, karena akan ada presiden dan beberapa menteri yang hadir maka penting sekali AMAN dan panitia yang ada melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. 

"Kita perlu komunikasikan acaranya, protokolernya dengan Pemprov dan Pemkab Minahasa. Kemudian bagaimana terlibat bersama untuk memaksimalkan itu. Sekaligus untuk memastikan bersama agar acaranya bisa berjalan dengan baik hingga hari 'H' nanti," kata Annas. 

Sementara, Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Daerah, Ferry Sangian mengaku sangat menyambut positif kehadiran Panitia Rakernas AMAN V ini. Ia juga memastikan akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Gubernur Olly Dondokambey. 

"Kalau ada presiden dan beberapa menteri yang datang, tentu ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan. Dengan Pemprov, Pemkab Minahasa. Dengan kementerian juga. Tentu ada yang akang kita bicarakan secara khusus. Ini penting disampaikan ke Pemprov agar bisa kita koordinasikan hal-hal teknis nanti," aku Sangian. 

"Intinya, Pemprov akan menunjang secara maksimal kegiatan ini. Kita akan koordinasi juga dengan Pemkab Minahasa sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik," kuncinya.

Kabar dari Mina Setra: Barusan dapat berita bahwa Indigenous Peoples Policy (Kebijakan tentang Masyarakat Adat) yang turut diperjuangkan AMAN, secara resmi diadopsi oleh GCF (Green Climate Fund)

Kiriman berita dari Mina Susana Setra: Indigenous Peoples Policy yang turut diperjuangkan AMAN selama ini, secara resmi diadopsi oleh GCF (Green Climate Fund). GCF merupakan induk dari semua pendanaan internasional terkait perubahan iklim. Negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk mengalokasikan 100 milyar dollar melalui GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kebijakan tentang Masyarakat Adat yang diadopsi barusan memastikan penghormatan, perlindungan hak-hak Masyarakat Adat serta pelibatan penuh dan aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan.

https://rightsandresources.org/en/our_impact/105-groups-sign-recommendations-green-climate-fund-indigenous-peoples-policy/

Abdon Nababan Untuk Sumatera Utara 2018

Abdon Nababan

P R O F I L ABDON NABABAN

Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara 2018-2023

Abdon Nababan, lahir dan dibesarkan di Humbang, Tano Batak, Sumatera Utara, 2 April 1964. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor [IPB] dan sejak mahasiswa telah aktif berorganisasi, antara lain di PMKRI, Lawalata IPB serta mengeluti pendidikan lingkungan hidup bersama Yayasan Indonesia Hijau (YIH).                      

Setelah menyelesaikan pendidikan S-1, aktif mengembangkan dan memimpin gerakan lingkungan hidup, masyarakat adat, reforma agraria dan ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan bergabung di WALHI sejak 1989, Pendiri dan Pengelola Program Yayasan Sejati [1993-1996], Direktur Eksekutif Yayasan Telapak Indonesia [1996-1998], Direktur Forest Watch Indonesia/FWI [1998 – 2000], Ketua Umum Perkumpulan Telapak [2004 – 2006], anggota Komite Pelaksana Global Forest Watch/GFW [2000 – 2001], Direktur Utama PT. Poros Nusantara Utama/PNU [2006-2007] dan anggota Majelis Perwalian Anggota Lembaga Ekolabel Indonesia (MPA-LEI) [2007-2010], anggota Dewan Direktur Tenure Facility yang berbasis di Stockholm [2016-sekarang], anggota Komite Pengarah Global Tropical Forest Alliance (TFA) 2020 yang berafiliasi dengan World Economic Forum (WEF) berbasis di Jenewa, Switzerland [2015-sekarang]. Selain itu, Abdon Nababan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Ketua Dewan Penyantun Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Ketua Dewan Pengawas Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM), Pengawas Credit Union (CU) RANDU, Komite Pengarah Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Anggota Majelis Pengarah Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI).

Abdon Nababan juga pernah bekerja pada beberapa lembaga internasional dan donor, diantaranya sebagai anggota Komite Pengarah Nasional dan Komite Penilai Proposal pada Global Environmental Facility - Small Grant Program (GEF-SGP), Komite Pengarah untuk Indonesia’s Multi-stakeholders Forestry Programme - DFID-Departemen Kehutanan RI, Pimpinan Proyek untuk Peningkatan Kapasitas ORNOP Indonesia dalam Investigasi dan Kampanye Hutan, satu kerjasama program Greenpeace International – WALHI.

Karena pengalaman dan keahliannya, Abdon Nababan juga dipercaya menjadi anggota Panel Ahli UNDP bidang Keahlian Masyarakat Adat/Lokal dalam penyusunan Indeks Tata Kelola Hutan dan Gambut, Panel Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga Non-Kementerian untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan, Panitia Pengarah Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian LHK, anggota Forum Pakar Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kementerian Sosial, anggota Kelompok Ahli Bidang Humaniora di Badan Restorasi Gambut (BRG), saksi ahli dalam persidangan-persidangan uji materi berbagai UU di Mahkamah Konstitusi (MK) dan terlibat kepanitiaan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan UU nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Karena ketekunan dan keaktifannya bekerja dan menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat, Abdon Nababan diangkat menjadi sebagai Koordinator Komite Pengarah pada Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (Indonesian NGOs Network for Indigenous Rights Advocacy, JAPHAMA) – suatu koalisi ORNOP yang secara bersama-sama melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional dan internasional serta membidani lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999. Ditunjuk sebagai Sekretaris Pelaksana AMAN pada periode 1999 – 2003, kemudian terpilih sebagai Sekretaris Jendral AMAN Periode 2007-2017 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Selama kepemimpinannya, AMAN berkembang menjadi organisasi Masyarakat Adat terbesar di dunia, beranggotakan 2.342 komunitas adat dengan populasi 17 juta jiwa, 21 Pengurus Wilayah (PW), 115 Pengurus Daerah (PD), 3 Organisasi Sayap, 2 Badan otonom dan 3 Lembaga Ekonomi. Dalam KMAN V di Sumatera Utara pada Bulan Maret 2017, Abdon Nababan terpilih sebagai anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) mewakili Region Sumatera dan dipercaya menjadi Wakil Ketua untuk periode 2017-2022.

Dengan kepemimpinannya, Abdon berhasil menghantarkan AMAN sebagai penerima Elinor Ostrom Award 2015 dalam kategori Practisioner, suatu penghargaan bergengsi internasional di bidang ekonomi sumberdaya. Abdon sendiri mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang tinggi atas keberhasilannya yang menonjol menyuarakan aspirasi masyarakat adat selama 24 tahun terakhir ini dan menjadi penerima Nobel Asia Magsaysay Award 2017 dalam kategori kepemimpinan masyarakat.

Abdon Nababan menikah dengan pujaan hatinya, Devi Anggraini, seorang pegiat hak-hak perempuan yang juga pegiat Masyarakat Adat dari Riau. Pasangan Abdon Nababan-Devi Anggraini Manurung ini hidup bahagia dengan kesederhanaan membesarkan 3 putri mereka yang sedang beranjak dewasa. Putri pertama, Meilonia Azzahra Marintan Nababan, baru saja lulus dari SMA, putri kedua, Mena Azzelia Nababan juga baru lulus dari SMP, sedang putri yang paling bungsu, Mayang Cerana Nababan baru saja menginjak kelas 2 SMP.

Abdon Nababan hingga saat ini terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh pelosok Nusantara dan berkunjung ke berbagai negara di seluruh benua, membangun gerakan sosial-politik di tingkat nasional dan membawa suara nasional dalam beragam arena perundingan internasional