Muswil III AMAN Tana Luwu Di Wilayah Adat Buntumatabing, Akan di Hadiri 450 Orang Peserta

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III.

Muswil ini rencananya akan berlangsung selama empat hari dan dimulai pada Selasa (21/06) dan selesai pada Jumat, 24 Juni 2022 bulan depan.

Selaku Ketua Panitia Muswil III AMAN Tana Luwu, Andre Tandigau, mengatakan, dalam kegiatan yang akan dilangsungkan bulan depan, itu akan diikuti oleh 450 orang peserta.

"Muswil ini akan diadakan di wilayah adat Buntumatabing, Kabupaten Luwu. Untuk peserta yang akan ikut, itu berasal dari berbagai komunitas adat sebanyak 147 yang terbagi di satu kota dan tiga kabupaten. Selain komunitas adat yang akan hadir, ada juga tamu dari luar pulau Sulawesi, lembaga masyarakat dari lembaga NGO/CSO dan pemerintah se-tana luwu. Jadi total yang akan hadir, telah terdaftar sebanyak 450 orang," kata Andre Tandigau, Jumat, 20 Mei 2022.

Banyak hal akan dibahas dan dilakukan saat Muswil III AMAN Tana Luwu nantinya lanjut ketua panitia kegiatan yang akrab disapa Andre itu, Muswil tersebut, nantinya akan dibuka dengan adat kemudian disusul dengan agenda kegiatan lainnya.

"Setelah resmi dibuka, agenda kegiatan berikutnya yakni dialog umum, sarasehan masyarakat adat, panggung budaya, pameran dan kuliner masyarakat adat. Besar harapan kami selaku panitia, semoga Muswil ini bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar dan berakhir baik," kata Andre. 

Ketua BPAN Daerah RAMPI Abhel Wungko Mengecam Pernyataan Gubernur Sulsel, di Acara Hut Ke-19 Luwu-Timur.

Sebelumnya, di beritakan masyarakat adat Rampi Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan pernyataan ‘akan pindah dari Provinsi Sulawesi Selatan dan bergabung ke provinsi sulawesi Tengah  ke kab. Poso,

Hal ini buntut dari kekecewaan Masyarakat adat Rampi yang telah lama menanti Janji Pembangunan Insfratruktur Jalan Poros dari ibu kota kab.luwu Utara kec.Masamba menuju Kec. Rampi sebagaimana Yang telah di Janjikan oleh bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani pada saat Kampayenya sebagai tanggung jawab Pemerintah Kab. Luwu Utara bersama Pemerintah Provisi Sulawesi Selatan untuk kesejateraan Masyarakat termasuk masyarakat adat Rampi.

Berulang kali masyarakat adat Rampi, Menagih janji kepada bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani sebagai pemerintah daerah yang sampai hari ini belum juga merealisasikan pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Masamba-Rampi sebagaimana yang telah di janjikan tersebut.

Menaggapi hal tersebut Gubernur Sul-Sel Andi sudirman Sulaiman (ASS) Dalam pidatonya di acara peringatan Hut Ke-19 Kab. Luwu-Timur, beliau gubernur Sulawesi selatan itu mengatakan.

“Katanya ada yang mau keluar dari Sulawesi Selatan ini, kenapa tidak sekalian keluar dari Indonesia,” kata Andi Sudirman, saat menghadiri HUT ke-19 Luwu Timur, Kamis (12/5/2022).

Dengan pernyataan gubernur di acara Hut ke 19 Luwu-Timur yang di tanggapi beberapa media,di antaranya AKTANEWS.CO.ID Layernews.ID dan inspirasitimur.com dan beberpa media yang ada di Sulawesi selatan.

Menaggapi hal tersebut Ketua BPAN Rampi, Abhel Wungko, Angkat bicara menyayangkan atas apa yang dikatakan oleh Gubernur Sul-Sel, dalam Pidatonya, Di acara Hut ke-19 Luwu-timur itu.

Pernyataan Gubernur (ASS) itu berkaitan dengan kelompok masyarakat Adat Rampi, sehingga kesannya justru membuat warga yang ada di Rampi tersinggung, “Sebagai orang nomor satu disulawesi selatan Seharusnya memberikan solusi kepada masyarakatnya, atas keluhan warganya yang sudah lama menginginkan adanya perhatian Pempov, dan pemda terkait Infrastruktur Jalan Poros masamba-Rampi tersebut”. kata Badan Pengurus Barisa Pemudah Adat Nusanata (BPAN Rampi), Sabtu (14/5/2022).

Abhel wungko Juga mengatakan, Gubernur Seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada Masyarakat Adat ini tentu saja membuat ketersinggungan masyarakat adat Rampi, kami mengangap pernyataan itu kelewatan, walaupun itu candaan.

Sangat tidak etis lah memberikan jawaban candaan di depan forum resmi seperti itu karena beliau membawa nama Etnis Adat Rampi, dan beliau harus Menajalani KIWU sebagai sanksi adat, bagi orang-orang yang mempermalukan Suku.( F Suade )