Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan pemahaman mengenai sejarah dan cita-cita perjuangan masyarakat adat. Seharusnya masyarakat adat itu diatur di dalam hukum serta membangun persepsi yang sama tentang masyarakat adat.
Menurut Ketua BPH AMAN Tana Luwu (Bata Manurun) bahwa yang di katakan masyarakat adat itu ada 4 pilar yaitu masyarakat adat harus mempunyai wilayah, sejarah asal-usul, struktur lembaga adat dan hukum adat. Di data anggota Komunitas AMAN terdapat ada 11 komunitas adat, 4 komunitas adat yang sudah mempunya peta wilayah adat dan data sosial. Melalui Peraturan Daerah sebagai payung hukum untuk memperjelas keberadaan masyarakat adat. Dalam Penyampaian Ketua BPH AMAN Tana Luwu, perlunya juga dilakukan pemetaan wilayah adat dan penggalian data sosial agar memperjelas keberadaan wilayah adat dan sejarah asal-usul masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur.
Selain itu. Menurut Andi Tabacina (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) terkait PERDA Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bahwa perlunya mengakui masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur melalui payung hukum dengan Peraturan Daerah dan saat ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan tahapan sosialisasi.
Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah AMAN Tana Luwu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Akademisi (Dr. Abdul Rahman Nur, SH.,MH) dan 11 Komunitas anggota AMAN.
